1. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara;

2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, termasuk Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII sepanjang keterlibatannya dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Desa Kanci;

3. Menyatakan peralihan atau jual beli atas Objek Sengketa dari Tergugat IV kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, beserta seluruh surat dan akta yang menjadi dasarnya, tidak sah, batal demi hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Para Penggugat, termasuk peralihan SHGB dari Tergugat II kepada Tergugat I;

4. Menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Desa Kanci mengandung cacat prosedur sepanjang meliputi Objek Sengketa 2, 3, 4, dan 5, dan menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Desa Kanci atas nama Tergugat II, serta Sertifikat Hak Milik Nomor 444/Desa Kanci atas nama Bada Sumbada sepanjang meliputi Objek Sengketa 1, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas Objek Sengketa;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, beserta siapa pun yang memperoleh hak dari mereka, untuk mengosongkan dan menyerahkan Objek Sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan semula, yaitu kosong dan bebas dari orang, barang, dan bangunan, termasuk membongkar dan memindahkan bangunan gudang/pabrik di atasnya atas biaya sendiri, bila perlu dengan bantuan alat negara;

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) secara tunai, seketika, dan sekaligus kepada Para Penggugat, apabila Objek Sengketa tidak dapat dikembalikan dalam keadaan semula sebagaimana dimaksud pada petitum angka 8;

8. Menghukum Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan kewajiban dalam putusan ini selain kewajiban pembayaran sejumlah uang, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai putusan dilaksanakan;

10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian gugatan ini kami ajukan. Atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim, kami ucapkan terima kasih.