1. Mengabulkan permohonan provisi Para Penggugat;
2. Menyatakan bahwa objek sengketa adalah dalam keadaan sengketa hukum (in dispute);
3. Memerintahkan Para Tergugat, termasuk Tergugat III (Pembeli Lelang), untuk menunda dan/atau menghentikan segala tindakan pengosongan, penguasaan fisik, pemanfaatan, atau peralihan hak dalam bentuk apa pun atas objek sengketa;
4. Menyatakan tidak sah dan melawan hukum setiap upaya pengosongan tanpa penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri;
5. Memerintahkan Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon) untuk:

1. Menolak dan/atau menunda setiap permohonan balik nama, roya, pencatatan peralihan hak, atau tindakan administratif pertanahan lainnya atas SHM No. 104;
2. Melakukan pemblokiran administrasi internal (status quo administratif) terhadap SHM No. 104 selama perkara ini diperiksa;

1. Menetapkan status quo yuridis dan faktual atas objek sengketa sampai perkara ini memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan lelang atas objek sengketa cacat hukum dan tidak sah;
4. Menyatakan segala akibat hukum dari lelang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materiel dan/atau immateriel;
6. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad);
7. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)